Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona, Indonesia dapat melakukan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selama karantina, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Selain itu, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sementara pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Saat ini, kebijakan inilah yang dipilih pemerintah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hak Rakyat Jika Terjadi <i>Lockdown</i>

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Lockdown</em> secara umum dapat diartikan sebagai penguncian akses masuk dan keluar suatu daerah atau negara. Namun, istilah <em>lockdown</em> tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang dikenal adalah istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b83d8d899ab7/undang-undang-nomor-6-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Adanya karantina wilayah dan pembatasan sosial tentu akan membatasi pergerakan masyarakat. Namun hal tersebut dilakukan guna menjamin kesehatan seluruh warga negara Indonesia agar tidak terinfeksi virus corona. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini.</div>


Apakah <i>Lockdown</i> Merupakan Pelanggaran HAM?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Terdapat beberapa hak masyarakat yang mungkin terlanggar karena pemerintah diduga tidak siap dalam menghadapi wabah corona. Contohnya, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang dijamin konstitusi. Selain itu, masyarakat juga berhak atas pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Lalu, ke mana masyarakat harus melayangkan gugatan atas dugaan pelanggaran hak tersebut? Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Perlukah Gugat Pemerintah karena â€˜Tak Siapâ€™ Hadapi Wabah Corona?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Salah satu langkah penanggulangan tersebut adalah pencegahan dan pengebalan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam upaya menanggulangi penyebaran virus corona, Menteri Agama telah menerbitkan imbauan terkait penanganan penyebaran Covid-19 di tempat ibadah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Tempat Ibadah

Kongres Advokat Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin <strong>hanya mengenal laki-laki dan perempuan</strong>. Jika menurut hukum jenis kelamin seorang transgender berstatus narapidana telah berganti menjadi perempuan, maka sudah sepantasnya yang bersangkutan ditempatkan di penjara perempuan. Demikian pula jika statusnya masih sebagai tahanan, maka yang bersangkutan ditempatkan di sel tahanan perempuan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun apabila seorang transgender masih laki-laki secara hukum, maka ia akan ditempatkan di penjara/sel tahanan laki-laki. Untuk menghindari pelecehan seksual, transgender yang secara hukum masih laki-laki sebaiknya terlebih dahulu ditempatkan di sel khusus dalam beberapa hari untuk menyesuaikan diri. Selain itu, ia juga perlu mendapatkan pengawasan khusus.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Aturan Penempatan Transgender di Penjara

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5746a3e8d6d80" style="color:blue; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a></u> belum dengan jelas mengatur siapa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor kebiri kimia terhadap Terpidana kasus kekerasan seksual kepada anak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, tindakan kebiri kimia patut diduga melanggar etika profesi kedokteran Indonesia. Seorang dokter yang menolak untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, dengan demikian, tidak bisa dianggap telah melakukan <em>obstruction of justice </em>atau menghalang-halangi proses peradilan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dokter Menolak Mengebiri = <i>Obstruction of Justice</i>?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketentuan berpakaian bagi Terdakwa di ruang sidang pada dasarnya tidak diatur secara khusus dan rinci di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam tata tertib pengadilan. Dalam praktik, Terdakwa dapat menggunakan pakaian apapun, asalkan tetap sopan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penilaian sopan atau tidaknya pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sendiri ditentukan sepenuhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Apabila Terdakwa tidak menaati tata tertib persidangan, maka atas kewenangan yang diberikan kepada Hakim Ketua Sidang, sidang dapat ditunda.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ketentuan Berpakaian Bagi Terdakwa di Persidangan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Perayaan tahun baru Imlek merupakan tradisi masyarakat etnis Tionghoa yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia. Hari tahun baru Imlek diakui dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18491/keputusan-presiden-nomor-19-tahun-2002" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Dasar Hukum Ditetapkannya Hari Tahun Baru Imlek di Indonesia

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hak untuk beribadah adalah hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh seorang pasien dan untuk itu, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Apabila klinik tidak memperbolehkan pasien untuk meninggalkan klinik untuk keperluan ibadah setelah selesai melakukan registrasi, maka perbuatan tersebut melanggar hak pasien untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami sarankan Anda untuk terlebih dahulu mengadukan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang di klinik atau secara khusus menyampaikan pengaduan Anda kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Klinik Kesehatan Melanggar Hak Beribadah Pasien

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f1eb040f36ff/undangundang-nomor-2-tahun-2012#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</a> menerangkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperbolehkan asalkan dengan disertai ganti kerugian yang layak pada pihak yang berhak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Jika ganti kerugian tidak dilakukan, maka pengadaan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai penggusuran paksa. Berdasarkan <a href="https://ap.ohchr.org/Documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-77.doc" style="color:#0563c1; text-decoration:underline"><em>Commission on Human Rights Resolution 1993/77</em></a> merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Lalu, bagaimana langkah hukum dalam &ldquo;melawan&rdquo; penggusuran paksa?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hak Asasi Manusia

Hak Rakyat Jika Terjadi Lockdown

Apakah Lockdown Merupakan Pelanggaran HAM?