Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/undangundang-nomor-21-tahun-2007" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</a>. Aturan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Selain itu, tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a250cfb3f41c" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</a>, harus dilindungi berlandaskan <strong>anti perdagangan manusia</strong> dengan memberikan <strong>pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari <i>Human Trafficking</i> 

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya hak-hak narapidana wanita dan pria adalah sama. Meski demikian, bagi narapidana wanita yang sedang hamil dan menyusui serta anak yang lahir di lembaga pemasyarakatan <strong>berhak mendapatkan makanan tambahan</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Terkait <em>bullying</em>, setiap narapidana atau tahanan <strong>dilarang</strong> melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis dan mengeluarkan perkataan provokatif. Jika dilanggar, narapidana atau tahanan dapat dikenai <strong>sanksi disiplin tingkat berat</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Perlindungan Terhadap Napi Korban <i>Bullying</i> di Lapas

LKBH-PPS FH UI

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Para pencari keadilan yang dalam kondisi tidak mampu secara finansial dan hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (&ldquo;PK&rdquo;) memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan berupa: bantuan hukum secara cuma-cuma (<em>pro bono</em>) dari&nbsp; advokat, bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, dan/atau layanan pembebasan biaya perkara.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Ini Bantuan Hukum untuk Pencari Keadilan yang Tidak Mampu

Si Pokrol

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/node/21/uu-no-9-tahun-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.</a></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun sepanjang penelusuran kami, kepolisian telah mengeluarkan <strong>Surat Telegram Rahasia Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 </strong>yang menyebutkan unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di lain sisi, pelaksanaan demonstrasi <strong>tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian</strong>, sebab <strong>pemimpin/penanggungjawab kelompok hanya</strong> <strong>wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu apakah demonstrasi dilarang di masa pandemi ini?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Stigma negatif dan diskriminasi masyarakat menjadi kendala dalam membuat kebijakan pemerintah atau regulasi tentang penanggulangan HIV/AIDS karena kurangnya partisipasi masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebenarnya peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, terutama pada tingkat peraturan menteri, sudah menguraikan berbagai strategi pemerintah untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS, termasuk keterlibatan pemerintah daerah dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, komunitas, dan masyarakat sipil untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di daerah, misalnya dengan mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Strategi Pemerintah Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Masyarakat dapat menuntut pemerintah atau pemerintah daerah atas tidak tersedianya trotoar yang layak bagi para penyandang disabilitas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hal ini dikarenakan hak atas trotoar yang layak merupakan hak atas aksesibilitas yang melekat pada para penyandang disabilitas.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Langkah Penyandang Disabilitas Menuntut Hak atas Trotoar yang Layak

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing mengenai penerbitan dan jenis visa bagi warga negara asing yang akan masuk ke negaranya, sehingga visa yang Anda maksud harus merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok, bukan Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengenai paspor, WNI yang akan keluar Indonesia wajib memenuhi persyaratan, salah satunya, dokumen perjalanan, yaitu <strong>paspor </strong>atau <strong>surat perjalanan laksana paspor</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Paspor dapat diperoleh anak luar kawin sepanjang anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran yang dapat diterbitkan meskipun orang tuanya tidak memiliki ikatan perkawinan secara hukum.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Paspor dan Visa bagi Anak Luar Kawin

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kebebasan berpendapat di Indonesia memang merupakan hak setiap individu, namun hal tersebut juga dibatasi oleh ketentuan undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Baik sebagai orang yang menyampaikan pendapat maupun pihak yang melakukan <em>deplatforming</em>, harus memperhatikan batasan-batasan berekspresi yang diatur dalam undang-undang.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Batasan Hukum Perilaku <i>Deplatforming</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Berdasarkan pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim <strong>tidak boleh</strong>:</div>

<ol style="list-style-type:lower-alpha">
	<li>
	<div>menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;</div>
	</li>
	<li>
	<div>membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;</div>
	</li>
	<li>
	<div>mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div>mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.</div>
	</li>
</ol>

<div>&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Pedoman Hakim dalam Mengadili Perkara yang Melibatkan Perempuan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>International Criminal Court</em> (&ldquo;ICC&rdquo;) hanya memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan oleh <strong>warga negara pihak </strong>atau dilakukan <strong>di wilayah negara pihak</strong> <a href="https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Statuta Roma 2002</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, ICC hanya memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan <strong>setelah berlakunya Statuta Roma 2002</strong> pada 1 Juli 2002.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">ICC dapat melaksanakan jurisdiksi mengadili dan menerima perkara, salah satunya, jika negara yang berhak mengadili perkara tidak memiliki instrumen hukum untuk menjerat pelaku terkait.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, bagaimana jika kejahatan itu dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma 2002?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Hak Asasi Manusia

Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking

Perlindungan Terhadap Napi Korban Bullying di Lapas