Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Adapun kebebasan pers ini merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja landasan kebebasan pers di Indonesia?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Landasan Kebebasan Pers di Indonesia

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Di sisi lain, setiap individu berkedudukan sebagai pemangku hak atau right holder.

Bukan hanya sebagai pemangku hak, setiap individu juga mempunyai kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Diatur di mana pasal mengenai kewajiban menghormati hak asasi orang lain?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

Mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/undangundang-nomor-26-tahun-2000/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_pengadilan_ham">UU 26/2000</a> yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

UU 26/2000 hanya mengadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tidak memasukkan &ldquo;kejahatan perang&rdquo; dan &ldquo;kejahatan agresi&rdquo;.

Tidak dimasukkannya substansi &ldquo;kejahatan perang&rdquo; serta &ldquo;kejahatan agresi&rdquo; menjadi permasalahan tersendiri, terutama jika ditemukan pelanggaran berat HAM perihal &ldquo;kejahatan perang&rdquo; dan &ldquo;kejahatan agresi&rdquo; di kemudian hari, konsekuensinya adalah kejahatan tersebut tidak dapat dituntut dan diadili berdasarkan UU 26/2000.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran HAM Berat?

PERSADA UB 

Benar. Terdapat kesamaan kerakteristik kejahatan terorisme dengan pelanggaran HAM yang berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, masing-masing tetap memiliki karakteristik tersendiri.

Kasus bom Bali sebagaimana Anda sebutkan tidak dapat dikategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan jelas merupakan kejahatan terorisme. Mengapa?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda terkait peninjauan kembali atas kasus Timor Timur oleh ICC apakah melanggar asas ne bis in idem atau tidak, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa yurisdiksi ICC, salah satu di antaranya yaitu yurisdiksi waktu.

Kasus Timor Timur terjadi pada tahun 1998, maka dalam ini tidak bisa diajukan ke ICC karena bukan merupakan kewenangan yurisdiksi ICC. Mengapa?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dapatkah ICC Melakukan Peninjauan Kembali Kasus Timor Timur?

Apakah tindakan &ldquo;melenyapkan&rdquo; atau &ldquo;menghabisi&rdquo; KKB di Papua merupakan pelanggaran HAM? Ya benar, perbuatan ini merupakan pelanggaran HAM. Padahal, pemerintah memiliki amanat untuk menjamin HAM setiap warga negaranya.

Justru, tindakan &ldquo;menghabisi&rdquo; atau &ldquo;melenyapkan&rdquo; KKB di Papua tentu akan mencederai HAM. Negara seharusnya bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM atas pelanggaran HAM.

Dengan kondisi KKB di Papua, sudah seharusnya pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan, dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras dengan penegakan hukum, bukan dengan cara &ldquo;menghabisi&rdquo; atau &ldquo;melenyapkan&rdquo; KKB di Papua.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Tuntaskan KKB di Papua

Menjawab pertanyaan Anda mengenai salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan di Indonesia, patut Anda pahami bahwa istilah pelanggaran HAM ringan tidak dikenal di Indonesia, melainkan istilah yang dikenal hanya pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. 
&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bentuk Pelanggaran HAM 'Ringan' di Indonesia, Adakah?

Personal rights sebagaimana Anda sebutkan merupakan hak-hak yang termasuk didalamnya hak keamanan privasi, kebebasan pribadi, dan hak milik pribadi yang berkaitan dengan individu tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus Anda, di mana perusahaan mewajibkan karyawan membagikan lokasi (share location) saat hari libur kerja, ini berhubungan dengan hak privasi. Bagaimana hukumnya penggunaan data pribadi seperti lokasi di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Karyawan Wajib Share Location saat Liburan, Langgar Privasi?

Arti privasi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan interaksi mereka dengan orang lain, baik secara visual, audio, maupun olfaktori untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Salah satu contoh hak privasi adalah hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.

Hak privasi termasuk derogable rights karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights

Untuk menentukan suatu kejahatan genosida perlu diperhatikan dua hal, yaitu Actus Reus (tindakan jahat) dan Mens Rea (niat jahat). Dalam hal ini, tindakan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang memenuhi unsur Actus Reus (tindakan jahat) sebagaimana yang tercantum dalam <a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Konvensi Genosida</a> dan <a href="https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Statuta Roma</a>.

Namun dalam menentukan Mens Rea dalam kasus tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan kajian yang lebih dalam. Meski demikian, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa terdapat informasi yang cukup untuk memulai penyidikan dan penuntutan pejabat senior militer Myanmar atas kejahatan genosida.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Asasi Manusia