Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya? 

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Si Pokrol

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (&ldquo;LPKA&rdquo;). LPKA ini terpisah dari lembaga pemasyarakatan (biasa disebut dengan) penjara orang dewasa. Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di penjara. Kemudian, terkait diversi, singkatnya diversi adalah adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi

Kandara Law

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10cd5dacc9c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-64-puu-x-2012?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=MK_64_2012" style="color:blue; text-decoration:underline">Putusan MK No. 64/PUU-X/2012</a> merupakan putusan dari permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_10_1998" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 10/1998</a> yang memberikan perluasan makna bahwa kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian termasuk pengecualian dari data nasabah yang wajib dirahasiakan bank. Namun kini pasal terkait telah diubah bunyinya dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_4_2023" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 4/2023</a>.

Bagaimana kini bunyi pasal tersebut dan bisakah data nasabah dibuka untuk keperluan gugatan pembagian harta bersama dalam suatu gugatan perceraian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Bolehkah Buka Data Nasabah untuk Keperluan Gugatan Harta Bersama?

Personal belongings of passengers for personal use, including personal use, which are obtained from outside the customs area are basically subject to import duty exemptions as long as they do not exceed the maximum FOB limit of USD500.00 per person for each arrival.

If the maximum limit is exceeded, import duties and taxes are levied on the excess.

Please read the review below for a further explanation.

These are the Non-Customs Requirements for Personal Goods

In essence, for private employees, there are no provisions under the Manpower Law a.k.a <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law 13/2003</a> that explicitly address the difference between working hours during the month of Ramadan or other religious days with other regular days. However, this matter is usually set out in a Decree of the Board of Directors of the company in question.

Meanwhile, the working hours of government employees during the month of Ramadan may be further determined by the Heads of the respective Central and Regional Government Agencies by adjusting the local situation or by using the <a href="https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1675?SURAT%20EDARAN" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Circular of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform 6/2023</a>.

Please read the review below for a further explanation.

Provisions on Working Hours During Ramadan for Private and ASN Employees in 2023

Perihal perbedaan hukum pidana dan perdata, singkatnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Lantas apa itu hukum perdata dan ruang lingkupnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.&nbsp;

Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata

A&CO Law Office

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

ILUMNI FH UNPAR

Karamoy Nelson & Associates

Warganegara & Partners 

MT Partnership

Tamba & Kumara Law Offices

Arsjad Yusuf and Partners

LAPS SJK

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates 

Law Office Simanjuntak & Partners 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners 

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB 

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

Jakarta Advokasi Zeta (JAZ)

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Assegaf Hamzah & Partners

ADCO Law

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Jerat Hukum Pacar yang Kabur Membawa Uang 

Requirements and Procedures to Employ Temporary Foreign Workers

Visa on Arrival, These are the Requirements and Provisions

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut?

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

#BeginiHukumnya - Mencuri Wi-Fi Bisa Dipidana! Ini Hukumannya

Skill Khusus yang Harus Dipunyai Lulusan S.H.

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya?

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

2 Macam Upaya Hukum Perdata

Aniaya Anak Hingga Koma, Ini Jerat Pasalnya

Pasal untuk Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Transportasi Umum

Cerai Tanpa Buku Nikah, Bisakah?

Marak Aksi 'Klitih', Ini Jerat Pidananya

Mungkinkah Eksekusi Pidana Mati Ditunda?

Jerat Pidana Rusakin Barang Orang Lain

Jangan Asal Klik Link, Waspada Jebakan Phising

Arsip Jawaban Populer