Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya? 

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Si Pokrol

Legally, the plaintiff has the right to withdraw a lawsuit that has been registered at the court registrar or better known as the revocation of the lawsuit.

If the sued case has not been examined in court, then the plaintiff has the right to revoke the lawsuit without the permission/approval of the defendant. Then, how to revoke a divorce lawsuit in court?

Please read the review below for a further explanation.

Want to Reconcile, Here's How to do Withdrawal of Divorce Petition in Court

Mengenai PNS dilarang pamer harta di media sosial, hal ini berkaitan dengan aturan gaya hidup sederhana dan kewajiban melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang. Lantas adakah sanksi atas larangan pamer hidup mewah bagi PNS?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Karamoy Nelson & Associates

Benar bahwa negara melalui perwakilannya, dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Apabila dalam perbuatan hukum perdata tersebut negara memiliki utang dari dua atau lebih kreditur dan telah jatuh tempo, dapatkah kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap negara?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Suatu Negara Dinyatakan Pailit?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia mengacu sekurang-kurangnya pada dua ketentuan, yaitu <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Perkawinan</a> dan Lampiran <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KHI" style="color:blue; text-decoration:underline">KHI</a>.

Kedua sumber hukum tersebut tidak mengenal istilah &lsquo;lamaran&rsquo;. Namun demikian, dalam KHI dikenal istilah &lsquo;peminangan&rsquo; yang maknanya mendekati lamaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah tanpa lamaran diperbolehkan, dan lamaran sendiri tidak wajib sifatnya dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri.

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Menikah Tanpa Lamaran, Apakah Tetap Sah?

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

ILUMNI FH UNPAR

Warganegara & Partners 

MT Partnership

Tamba & Kumara Law Offices

Arsjad Yusuf and Partners

LAPS SJK

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates 

Law Office Simanjuntak & Partners 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners 

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB 

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

Jakarta Advokasi Zeta (JAZ)

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Assegaf Hamzah & Partners

ADCO Law

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Jerat Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua

Anak Memprovokasi Tindak Pidana, Bisakah Dihukum?

Transactions with Foreign Parties Using Foreign Currencies in Indonesia

Terms of Transaction via Foreign Exchange Account in Indonesia

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut?

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

#BeginiHukumnya - Mencuri Wi-Fi Bisa Dipidana! Ini Hukumannya

Skill Khusus yang Harus Dipunyai Lulusan S.H.

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

IDI Berwenang Pecat Dokter?

Bedanya Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi

Tak Perlu Nikah Lagi, Ini Syarat Rujuk Setelah Talak 1

Bedanya Membantu dan Turut Melakukan Tindak Pidana

Jerat Hukum Affiliator Trading Platform Judi

Hari Gini Masih Nyebut Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan?

Produk Makanan Tidak Halal, Wajib Cantumkan Logo Haram?

Yuk Kenali Arti Simbol TM dan R dalam Merek Dagang!

Jangan Tertukar! Ini Bedanya Recidive dan Ne Bis In Idem

Salah Kaprah tentang Pidana Penjara Seumur Hidup

Terima Barang Olshop Tak Sesuai Real Pict, Harus Gimana?

Jangan Mau Uang Kembalian Diganti Permen!

Arsip Jawaban Populer