Nikah Siri Diam-Diam, Sahkah?

Beli Tiket Konser Tak Dapat Kursi, Lakukan Ini

Ogah Lapor SPT, Adakah Sanksinya? 

Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK

Si Pokrol

Pacar yang kabur membawa uang pinjaman dapat digugat secara perdata atas wanprestasi atau dilaporkan secara pidana atas penipuan. Apa dasar hukum yang bisa menjerat pacar kabur bawa uang?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Pacar yang Kabur Membawa Uang 

A&CO Law Office

Intinya, somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur.

Lantas, apakah somasi harus dilayangkan terlebih dahulu sebelum permohonan pailit?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Haruskah Mengajukan Somasi Sebelum Permohonan Pailit?

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Warga yang keberatan atas penetapan ganti kerugian pembangunan tol, dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat paling lama 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian dan berkas permohonan dinyatakan lengkap. Lalu, bagaimana konsekuensi hukum jika permohonan keberatan diajukan melebihi waktu yang telah ditentukan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ganti Rugi Pembangunan Tol Tak Sesuai, Bisakah Ajukan Keberatan?  

ILUMNI FH UNPAR

Abortion is the act&nbsp;of aborting a pregnancy. Under Indonesian positive law, abortion is prohibited except for justified reasons as regulated under <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/undangundang-nomor-36-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_36_2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law 36/2009</a>.

So, what is the law for people who order an abortion?

Please read the review below for a further explanation.

Being Told to Have an Abortion by Your Future In-Laws, this is the Regulation

Peredaran obat impor pada dasarnya harus dengan izin edar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapat persetujuan dari Kepala BPOM berupa SKI border atau SKI post border. Lantas, adakah pengecualian izin edar terhadap obat impor yang mendesak untuk digunakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Menjual Obat Impor Tanpa Izin Edar?

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Karamoy Nelson & Associates

Warganegara & Partners 

MT Partnership

Tamba & Kumara Law Offices

Arsjad Yusuf and Partners

LAPS SJK

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates 

Law Office Simanjuntak & Partners 

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners 

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB 

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI) 

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

Jakarta Advokasi Zeta (JAZ)

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Assegaf Hamzah & Partners

ADCO Law

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?

Criminal Penalty for Foreigners Working Illegally in Indonesia

Visa on Arrival, These are the Requirements and Provisions

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada dasarnya, perceraian tanpa pengacara dapat dilakukan. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi advokat atau pengacara karena awam soal hukum serta belum mengetahui prosedur persidangan.

Dalam hal pengajuan gugatan cerai, bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Bagaimana prosedur pengajuan gugatan tersebut?

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

#BeginiHukumnya - Mencuri Wi-Fi Bisa Dipidana! Ini Hukumannya

Skill Khusus yang Harus Dipunyai Lulusan S.H.

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Perbedaan Sistem Civil Law dan Common Law

Ada Sertifikat Tanah Ganda, Lakukan Langkah Ini

7 Jenis Aliran Hukum dalam Rechtsvinding

Lalai yang Merugikan Orang Lain, Bisakah Dipidana?

Bikin Polisi Tidur Jangan 'Ngasal'! Ikuti Standar Ukuran Ini

Perbedaan PIH dan PHI, Anak Hukum Wajib Tahu

Hubungan Ilmu Negara dan Ilmu Hukum

Cermati Klausula Baku di Perjanjian Leasing

Akibat Hukum Gugatan Kurang Pihak

Batasan Jumlah Pemecahan Bidang Tanah, Adakah?

Syarat Magang Calon Advokat

10 Asas Hukum Acara Perdata

Arsip Jawaban Populer