HMBC Rikrik Rizkiyana

Assegaf Hamzah & Partners

<td bgcolor="#66CC99" style="width:100%; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;" valign="top">
?
Hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi yang juga memiliki dimensi di bidang-bidang hukum, antara lain hukum perdata dan hukum pidana. Dimensi publik dari hukum persaingan usaha dapat kita lihat pada bagian asas dan tujuan, serta adanya sanksi pidana dalam UU No. 5/1999.
Terkait pengutamaan alat bukti saksi, berdasarkan logika hukum publik, alat bukti keterangan saksi lebih diutamakan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kebutuhan dari penegakan hukum persaingan usaha yang memang mencari kebenaran material ketimbang kebenaran formal.
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
?
</td>

Posisi Alat Bukti Saksi dalam Hukum Acara Persaingan Usaha

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini!  #HukumonlinePodcast (Part 1)

Partner di Assegaf Hamzah &amp; Partners

Arsip Jawaban HMBC Rikrik Rizkiyana