Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H.

PBH Peradi

Tindakan memalsukan tanda tangan istri guna pengajuan kredit di bank diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e2a4f29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Dengan memperhatikan asas ultimum remedium, yaitu sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum, maka Anda dapat mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam <a href="https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/bn947-2021.pdf">Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</a>.

Di sisi lain, istri Anda juga dapat dijerat pidana karena telah menganjurkan Anda melakukan tindak pidana.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Penyelesaian Perkara Jika Disuruh Memalsukan Tanda Tangan oleh Pemiliknya

Penggunaan perjanjian nominee dalam perjanjian pinjam meminjam uang online tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sepanjang pihak yang tercatat sebagai peminjam sepakat dan bersedia untuk bertindak sebagai pihak peminjamdalam perjanjian tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, dan syarat-syarat lainnya dalam Pasal 1320 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a> terpenuhi.

Namun, sebagai konsekuensinya, maka pihak yang tercatat sebagai peminjamlah, dalam hal ini karyawan, yang akan bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pihak peminjam yang termuat dalam perjanjian pinjam meminjam uang online.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Perusahaan Pinjam Uang ke Pinjol Pakai Data Karyawan

Setiap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dapat dikenakan upaya paksa penyitaan menurut prosedur/tata cara penyitaan yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a>.

Namun, Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan mobil tersebut karena benda yang dikenakan penyitaan tersebut nantinya akan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mengapa Benda Milik Korban Tindak Pidana Malah Disita Polisi?

Dengan adanya peristiwa kematian, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum akan mendapat hak milik atas seluruh barang yang ditinggalkan oleh pewaris, dan para ahli waris berhak untuk mengalihkan (menjual) harta warisan dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Dalam hal ternyata harta warisan (tanah) sedang dikelola secara bersama-sama oleh para ahli waris dan pihak ketiga melalui suatu perjanjian kerjasama pengelolaan lahan, maka penjualan harta warisan tidak serta merta menghapuskan perjanjian kerjasama tersebut.

Sebaliknya, apabila penjualan harta warisan melanggar klausul dalam perjanjian kerja sama pengelolaan lahan dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Siapa saja pihak yang digugat dan apa saja yang bisa dituntut dalam gugatan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jika Lahan Objek Kerja Sama Dijual Diam-Diam oleh Ahli Waris

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah mencapai usia pensiun. Namun, mengingat usia pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja pensiunan dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jenis perjanjian kerja harian, dengan memperhatikan kemampuan produktivitas dan kondisi fisik pekerja.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bolehkah Mempekerjakan Kembali Pensiunan?

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003">Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a168818466/peraturan-pemerintah-nomor-49-tahun-2018">Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja</a>, maupun <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5755/kode-etik-advokat-indonesia/">Kode Etik Advokat Indonesia</a>tidak mengatur secara tegas larangan bagi advokat untuk melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang dikenal sebagai pegawai honorer.

Berdasarkan syarat-syarat untuk melamar sebagai PPPK dan kewajiban advokat yang termuat dalam ketiga ketentuan di atas, secara a contrario dapat disimpulkan bahwa advokat dapat melamar sebagai PPPK dengan tetap memperhatikan sejumlah ketentuan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini.

Bolehkah Advokat Menjadi Pegawai Honorer?

Pasal 148 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009">Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</a> memberikan pengaturan secara khusus bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda namun tidak dapat membayar denda tersebut, yaitu penjatuhan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.

Jika Terpidana Narkotika Tak Mampu Bayar Denda

Berdasarkan kebijakan pengupahan yang termuat dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021">Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan</a>, pengusaha diperkenankan untuk membayar upah pekerja/buruh berdasarkan satuan waktu secara harian dengan tetap berpedoman pada kebijakan pengupahan lainnya seperti tidak melanggar ketentuan upah minimum, yang dalam konteks pertanyaan Anda yaitu upah minimum Kabupaten Batam yang telah ditetapkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fbf66f737268/keputusan-gubernur-kepulauan-riau-nomor-1362-tahun-2020/document#!">Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021</a>.

Selanjutnya mengenai hak cuti, pada dasarnya cuti tahunan merupakan hak setiap pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha.

Apa saja langkah hukum yang dapat ditempuh pekerja apabila pengusaha melanggar hak-hak di atas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Karyawan Tetap Digaji Harian, Bolehkah?

Dalam hal terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian pemilik dan/atau pengguna bangunan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/undangundang-nomor-28-tahun-2002/">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</a> sebagaimana telah diubah dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020/">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</a>, maka pengusaha gedung (termasuk mal, hotel, dan sebagainya) selaku pemilik dan/atau pengguna bangunan dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan derajat akibat kelalaiannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Tanggung Jawab Pengusaha Gedung Atas Kerusakan Bangunan Hingga Menelan Korban

Cuti tahunan merupakan hak setiap pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh pengusaha, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Apabila pengusaha bermaksud untuk mengubah ketentuan teknis cuti tahunan tersebut, maka perubahan harus disepakati bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat mengenai perubahan teknis pelaksanaan cuti tahunan tersebut, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain itu, sebagai upaya terakhir, terdapat juga langkah hukum pidana yang bisa dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukumnya Jika Pengusaha Menolak Pengajuan Cuti Tahunan Pekerja

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Kreditur Pemegang Corporate Guarantee, Konkuren atau Separatis?

Adakah Aturan Besaran Harta Pailit bagi Kreditur Konkuren?

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan online sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media online masih belum lazim digunakan.

Meski demikian, kami berpendapat sumbangan online tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan online sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan Online

Indonesian Center for Legislative Drafting

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.