Erizka Permatasari, S.H.

Si Pokrol

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara umum, Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) yang berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) harus melepaskan hak atas tanah yang ia pegang selambat-lambatnya 1 tahun dihitung sejak ia kehilangan status sebagai WNI, kecuali untuk hak sewa dan hak pakai yang memang dibolehkan untuk WNA.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apabila WNA tersebut tetap tinggal di Indonesia, maka ia dapat memiliki hak pakai atas rumah tempat tinggal dan dapat diberikan hak milik atas satuan rumah susun.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anda juga bisa konsultasikan langsung masalah ini secara lebih spesifik dan personal dengan <a href="https://www.justika.com/chatroom/?utm_source=hukumonline&amp;utm_medium=softselling&amp;utm_campaign=softselling&amp;utm_content=intisari" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">advokat hukum berpengalaman di sini</a>.</div>

Status Properti Milik WNI yang Beralih Menjadi WNA

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada dasarnya, penamaan gang dan nomorisasi rumah tidak memengaruhi keberlakuan dan keabsahan sertifikat hak atas tanah. Mengingat di dalam sertifikat hak atas tanah sudah dijelaskan secara spesifik lokasi tanah, batas-batas tanah, dan peta tanah. 
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Meski demikian, sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, pemilik sertifikat tanah wajib mendaftarkan perubahan data ke Kantor Pertanahan setempat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Penamaan Gang Mempengaruhi Sertifikat Tanah?

Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Sehingga apabila sekolah yang didirikan yayasan hendak melakukan perbuatan hukum seperti penandatanganan MoU atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain, maka pihak yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah sekolah, bukan yayasan yang mendirikan sekolah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Yang Jadi Pihak dalam Perjanjian, Sekolah atau Yayasan?

Masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/node/21/uu-no-9-tahun-1998-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.</a>

Namun sepanjang penelusuran kami, kepolisian telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang menyebutkan unjuk rasa di tengah pandemi akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat.

Di lain sisi, pelaksanaan demonstrasi tidak memerlukan izin dari pihak kepolisian, sebab pemimpin/penanggungjawab kelompok hanya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polri.

Lalu apakah demonstrasi dilarang di masa pandemi ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Apakah Demonstrasi Dilarang Saat Pandemi?

Pelaksanaan pilkada serentak dapat ditunda sepanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk menunda pelaksanaannya serta menetapkan pelaksanaan pilkada serentak lanjutan melalui Keputusan KPU.

Oleh karena pandemi COVID-19, kemudian diterbitkan <a href="https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%20179%20THN%202020.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19</a>.

Namun lebih lanjut, pilkada serentak 2020 ini tetap akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang, dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dapatkah Pilkada Ditunda karena COVID-19?

Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut. Perkawinan beda agama pada praktiknya dapat dilangsungkan dengan cara salah satunya melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Namun, ini dipandang sebagai penyelundupan hukum.

Di sisi lain, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda dapat dijerat tindak pidana administrasi kependudukan dan pemalsuan surat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anda juga bisa konsultasikan langsung masalah ini secara lebih spesifik dan personal dengan <a href="https://www.justika.com/chatroom/?utm_source=hukumonline&amp;utm_medium=softselling&amp;utm_campaign=softselling&amp;utm_content=intisari" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">konsultan hukum berpengalaman di sini</a>.

Hukumnya Pakai NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama

Kami asumsikan yang Anda maksud &lsquo;dana covid desa&rsquo; adalah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19.

Dalam proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BLT Desa harus dilakukan melalui musyawarah desa, yang meliputi peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, BPD berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadapnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kades Wajib Transparan dalam Penyaluran BLT Desa 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara hukum talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menceritakan atau mengungkit masa lalu istri kepada orang tua istri atau mertua Anda bukanlah penjatuhan talak. Hal ini karena tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan penjatuhan talak berdasarkan hukum yang berlaku.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Mengungkit Masa Lalu Istri kepada Mertua, Termasuk Talak?

Suatu undang-undang (&ldquo;UU&rdquo;) yang sudah disahkan baru dapat berlaku dan mengikat secara umum setelah diundangkan, yaitu ditempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan mendapatkan penomoran.

Terhadap UU yang belum diundangkan, belum dapat dilakukan upaya hukum karena UU tersebut belum mengikat secara hukum dan belum berdampak pada kerugian konstitusional.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Bisakah â€˜Menggugatâ€™ UU yang Baru Disahkan Tapi Belum Diundangkan? 

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Apa Saja Lembaga Penegak Hukum di Indonesia?

Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Mengenal Macam-macam Sanksi Pidana Anak

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.

Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Pemanfaatan hak ekonomi secara komersil terhadap karya cipta yang telah menjadi milik umum (public domain) pada prinsipnya tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pihak manapun. 

Namun sebelum melakukan pemanfaatan tersebut, sepatutnya Anda melakukan langkah-langkah tertentu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Baca Tips Ini Sebelum Menggunakan Karya Cipta Milik Umum

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Erizka Permatasari mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Kesehatan.