Yayasan (stichting, foundation) sudah lama dikenal di Indonesia, jauh mendahului lahirnya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan yang paling lazim ditemukan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dengan kata lain, yayasan sudah dioperasikan oleh masyarakat meskipun pengaturannya belum jelas.
Dalam KUH Perdata (BW) pun ada beberapa pasal yang memuat istilah yayasan seperti pasal 365, pasal 899, pasal 900, dan pasal 1680. Pasal 365 KUH Perdata, misalnya, merumuskan: ‘Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasar, akta pendirian atau atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak yang berlum dewasa dalam jangka waktu lama’.
Sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2001, Menurut Setiawan (Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, 1992) masyarakat Indonesia memilih yayasan dalam kegiatannya karena beberapa sebab. Pertama, proses pendiriannya sederhana. Kedua, tanpa pengesahan pemerintah. Ketiga, adanya persepsi yang salah di masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak.
Lahirnya UU No. 16 Tahun 2001, kemudian diperbarui lewat UU No. 28 Tahun 2004, dipandang sebagai upaya mengatasi kekosongan hukum atau pengaturan mengenai yayasan. Ada banyak perubahan yang diperkenalkan lewat Undang-Undang tersebut, termasuk mekanisme pendaftaran sebagai badan hukum. Bahkan pengaturan mengenai yayasan tak hanya ditemukan dalam kedua Undang-Undang tersebut. Sekadar contoh adalah larangan bagi kepala daerah menjadi pengurus yayasan, yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.
