Notaris merupakan profesi hukum yang banyak digemari oleh para sarjana hukum. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengertian notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Notaris di dalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah.
Dalam pelayanannya, notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesi sebagai Notaris. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta autentik baik untuk kepentingan individual bahkan korporasi UU Jabatan Notaris ini telah beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kewenangan notaris pun diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang menyatakan “Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta……”. Namun tidak hanya itu saja, tetapi terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir sehingga berpengaruh dalam kewenangan jabatan notaris ketika menjalankan tugasnya.
Dari sejak MK berdiri hingga saat ini telah ada 11 putusan MK yang memutus UU Jabatan Notaris, di antaranya 1 dikabulkan seluruhnya, 5 tidak dapat diterima, dan 5 ditolak seluruhnya. Meski hanya satu putusan yang dikabulkan oleh MK, tetapi dalam beberapa putusannya, MK memberikan tafsir kepada jabatan notaris yang akhirnya memiliki daya ikat secara konstitusional dalam menjalankan profesinya sebagai notaris berdasarkan putusan MK.
