Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, tak menampik peran penting hakim dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan harus dicegah dan masalahnya diselesaikan lewat kolaborasi berbagai disiplin ilmu, termasuk disiplin ilmu hukum.
“Hakim berperan mengenalkan paradigma hukum baru di era antroposen. Peradilan penting menyerap semua perkembangan hukum untuk menghadapi krisis bumi yang dinamis,” ujar Sumanatha, dalam webinar berjudul “Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen”, di kampus Universitas Indonesia, Jumat (04/10/2024) lalu.
Sumanatha menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pengakuan terhadap pengarusutamaan kepentingan lingkungan hidup. Salah satu bukti komitmen pengadilan tersebut adalah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Peraturan teknis ini memuat penanganan perkara dengan tanggung jawab mutlak.
Lingkungan seringkali dieksploitasi secara berlebihan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ancaman deforestasi terus membayangi pembangunan. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Mas Achmad Santosa, berpendapat interdependensi manusia dan alam harus menjadi dasar pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks ini, peran pengadilan tidak dapat diabaikan begitu saja. Apalagi kerja-kerja hakim (judicial activism) telah didukung landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
