Dalam bingkai negara hukum, setiap tindakan pemerintah perlu didasari pada peraturan perundangan-undangan. Namun, ketika negara menganut konsep welfare state seperti Indonesia dengan tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, perkembangan di masyarakat sering kali tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu pemerintah diberi ruang untuk bertindak bebas berdasarkan freies ermessen.
Ismail Rumadan dalam Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (2012) menyebutkan tindakan bebas berdasar freies ermessen membuka peluang penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) yang dapat merugikan warga negara. Itu sebabnya ada badan peradilan (rechterlijke controle) sebagai pengawas yang bebas dan mandiri.
Rumadan menilai peradilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peran yang menonjol sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap jalannya fungsi pejabat TUN agar tetap berada dalam koridor aturan hukum. Peradilan TUN adalah wadah untuk melindungi hak individu dan warga negara dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pejabat TUN.
Namun, dalam perkembangan praktiknya terdapat persoalan terkait eksekusi putusan Pengadilan TUN (PTUN). Firzhal Arzhi Jiwantara dan Gatot Dwi Hendro Wibowo dalam Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi dalam Pelaksanaannya (2014) mengungkap penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial meski undang-undangnya telah diubah dua kali.
