Perjanjian merupakan suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.
Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa dalam Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian menjelaskan, konsekuensi tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Menurut Yulia dan Putu, yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. KUH Perdata mengatur beberapa sebab kebatalan atau pembatalan dari perjanjian.
Pasal 1446 KUH Perdata misalnya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan adalah batal demi hukum. Jika dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian, aspek belum cukup umur merupakan hal yang bertentangan dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Hal ini terkait dengan syarat subjektif sahnya sebuah perjanjian.
