Puluhan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari berbagai kabupaten/kota mengikuti pelatihan advokasi sepanjang November 2024 lalu. Mereka diajak mendiskusikan tata cara advokasi dan penelusuran dokumen hukum yang dibutuhkan ketika menghadapi kasus, terutama kasus pidana yang menimpa anggota Bawaslu. Acara serupa berlangsung sinambung selama November 2024.
Pasal 11 Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum memungkinkan Penerima Advokasi Hukum yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menerima pendampingan oleh seorang konsultan hukum atau advokat. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah tindak pidana korupsi. Para peserta pelatihan advokasi diberikan pemahaman pentingnya peran pendampingan oleh seorang advokat ketika anggota Bawaslu tersandung masalah pidana. “Pendampingan oleh seorang advokat sangat penting,” kata Hermawanto, salah seorang pengajar dalam pelatihan advokasi tersebut.
Pendampingan oleh seorang advokat penting untuk memastikan hak-hak tersangka dipenuhi selama dalam pemeriksaan hukum, sejak polisi melakukan penyidikan hingga eksekusi putusan oleh jaksa. Pendampingan oleh advokat tak hanya penting dalam tindak pidana yang dilakukan anggota Bawaslu tetapi juga untuk semua tindak pidana. Peraturan advokasi hukum juga dikenal di lembaga lain seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 54 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Pasal ini menegaskan beberapa hal. Pertama, bantuan hukum tersebut merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa. Sebagai hak, tersangka atau terdakwa dapat menggunakannya atau tidak. Kedua, hak tersebut dapat dipergunakan pada setiap tingkat pemeriksaan, tidak hanya dalam pemeriksaan di muka hakim. Ketiga, penggunaan hak atas bantuan hukum tersebut dilakukan tata cara yang ditentukan KUHAP.
