Sarasehan yang dilaksanakan Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI), Senin (02/12/2024) akhirnya banyak fokus pada struktur dan skala upah. Diskusi secara daring itu sebenarnya hendak membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, tetapi yang paling mendapat perhatian adalah upah. Upah hanya satu dari sejumlah isu ketenagakerjaan yang diputus Mahkamah Konstitusi.
Perhatian pada upah tak lepas dari kebijakan pemerintah yang diumumkan beberapa hari sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada 2025. “Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” jelas Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai Rapat Kabinet pada 29 November 2024 lalu.
Kenaikan upah itu membawa implikasi pada perusahaan dan pekerja. Bagi pekerja, pengumuman Presiden Prabowo merupakan angin segar, sebaliknya bagi pengusaha berarti ada pengeluaran tambahan untuk membayar upah. Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Sumatera Utara, Ng Pin Pin, mengatakan perusahaan mapan tetap akan mengatur struktur dan skala upah sesuai pengumuman pemerintah dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dampak paling terasa kenaikan itu akan terlihat pada perusahaan yang tidak mapan. “Pasti struktur dan skala upah diterapkan oleh perusahaan mapan. Untuk perusahaan yang pas-pasan, memenuhi upah minimum saja mereka ngos-ngosan,” ujarnya dalam sarasehan P3HKI yang Hukumonline hadiri.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/20023 banyak menyinggung pengupahan, bahkan Mahkamah sampai ikut membahas ketentuan denda akibat keterlambatan pembayaran upah. Para pemohon memang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena menganggap pengenaan denda terhadap pekerja bertentangan dengan keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi justru berpendapat pengaturan sanksi denda terhadap kerja di satu sisi, dan terhadap pengusaha di sisi lain, adalah wujud hubungan kerja yang adil dan seimbang antara buruh dan pengusaha. Menurut Mahkamah, sanksi denda itu merupakan konsekuensi hukum atas hak pekerja memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, sedangkan pengusaha wajib membayar upah tersebut.
