Pasal 1266 Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa syarat batal sebuah perjanjian dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bersifat timbal balik, seandainya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam situasi demikian, persetujuan tidak batal demi hukum melainkan pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.
Masih dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa permintaan pembatalan ke pengadilan harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, memiliki keleluasaan memberikan suatu jangka waktu paling lama satu bulan untuk memenuhi kewajiban.
Perlu dicatat, norma ini mengatur tentang mekanisme pembatalan perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang bersifat timbal balik. Namun dalam praktik, sering ditemui beberapa perjanjian yang mengesampingkan norma Pasal 1266 KUHPerdata di atas.
Dalam praktik, sering ditemui beberapa perjanjian yang mengesampingkan norma Pasal 1266 KUHPerdata
Alasan yang kerap dimunculkan saat mengesampingan norma dalam Pasal 1266 KUHPerdata misalnya pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan, sehingga hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.
