Hukum tanah telah mengatur bahwa perlindungan terhadap kepemilikan tanah didasarkan pada alas hak sah yang disediakan dalam hukum tanah nasional. Laporan penelitian Ana Silvianna dalam Grondkaart: Problematika Hukum dan Penyelesaiannya (2020) menyebutkan alas hak adalah salah satu syarat bagi warga negara untuk memperoleh hak atas tanah.
Model-model untuk memperoleh hak atas tanah dalam hukum tanah Indonesia misalnya dengan cara jual beli, hibah, waris, penguasaan fisik selama puluhan tahun, atau penguasaan fisik karena perbuatan hukum tertentu/perolehan tanah tertentu. Sementara itu hak atas tanah adalah hak yang sudah lahir karena adanya hubungan hukum antara subjek hukum dan tanahnya.
Namun hingga kini di masyarakat masih ditemukan sengketa terkait kepemilikan tanah. Salah satu bentuk sengketa yang masih terjadi adalah sengketa atas tanah dengan kedudukan grondkaart. Misalnya sebagaimana yang terekam dalam Putusan Nomor 291 PK/Pdt/2007.
Dalam pertimbangan putusan a quo Majelis Peninjauan Kembali menyebutkan, “Bukti bertanda P.1 dan P.2 dan 6c gewiiizig de grondkaart masing-masing No. 14 hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan PK sebagaimana diatur Pasal 67 huruf s/d f UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004”.
