Pada Oktober 2024, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK Nomor 81 Tahun 2024). Dari sejumlah ketentuan yang diatur dalam beleid ini, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah mengenai perkreditan pajak masukan. Pasal 375 ayat 1 PMK Nomor 81 tahun 2024 mengatur, “Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama”.
Selanjutnya Pasal 376 ayat (1) PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjelaskan bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan, yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat.
Sebelum lebih jauh, mari terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pajak masukan dan pajak pengeluaran. Pasal 1 angka 17 PMK Nomor 81 Tahun 2024 menjelaskan bahwa yang dimaksud pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau perolehan jasa kena pajak (JKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
...salah satu yang cukup menarik perhatian adalah mengenai perkreditan pajak masukan
Sementara itu Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengatur Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.
