Jumat 1 Februari 2019 Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—terdiri atas Guntur Syahputra Saragih sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, dan Kondrat Wibowo masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi—membacakan Putusan Perkara Nomor: 11/KPPU-I/2017. Putusan ini sebelumnya telah ditetapkan lewat musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi bulan sebelumnya pada Jumat 7 Januari 2019.
Perkara dalam Putusan Nomor: 11/KPPU-I/2017 yang dibacakan oleh KPPU ini berawal dari adanya dugaan persekongkolan tender untuk proyek Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Molonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara (Sangihe Talaud) tahun 2017.
Para Terlapor dalam Laporan Dugaan Pelanggaran diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 22 UU Anti Monopoli mengatur, “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Tender menurut Penjelasan Pasal 22 UU Anti Monopoli merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender merupakan tidakan yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
