Ada peristiwa penting yang setiap menjelang bulan puasa Ramadan disaksikan publik Indonesia: didahului laporan penampakan hilal (bulan sabit) di beberapa tempat, rapat perhitungan (hisab), diakhiri dengan pengumuman resmi pemerintah tentang awal puasa. Penentuan awal puasa oleh pemerintah bagi warga yang beragama Islam memperlihatkan suatu hubungan antara norma agama dan norma hukum. Hal yang sama akan terjadi pada saat penentuan awal Idulfitri.
Interaksi lain antar norma dapat dilihat pada diskursus tentang living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal 2 KUHP Nasional ini pada dasarnya memberi pengecualian terhadap asas legalitas, dengan mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Cuma, agar dapat dipergunakan, ada syarat yang harus dipenuhi living law tersebut. “Negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, tapia da catatannya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara,” ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo. (Baca juga: Pengakuan Atas Nilai-Nilai Hukum yang Hidup di Dalam Masyarakat)
Dalam KUHP Nasional juga ditemukan irisan antara norma hukum dengan norma kesusilaan yakni pada diskursus larangan kohabitasi dalam Pasal 412. Fraksi-fraksi di DPR tak sepenuhnya setuju larangan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) dijadikan norma hukum dalam arti dituangkan ke dalam KUHP Nasional. Bahkan, anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi catatan kritis mengenai ketentuan nikah siri dan poligami dalam KUHP Nasional. (Baca juga: Tafsir Hakim Bisa Menjerat Kawin Siri dengan Delik Kohabitasi)
Tindak pidana pornografi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pernah memantik diskusi panjang mengenai cakupan dan kriteria pornografi yang menggunakan nilai-nilai kesusilaan. Pada akhirnya, definisi pornografi menggunakan parameter “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Hakim juga menggunakan perbuatan kecabulan oleh terdakwa sebagai tindakan pornografi karena melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Lihat misalnya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 839 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010).
