Dalam transaksi bisnis dikenal istilah purchase order (PO). Umumnya PO adalah dokumen yang menerangkan tentang permintaan pembeli kepada penjual untuk menyediakan barang atau jasa. Dalam PO yang lebih rigid, biasanya disertai dengan keterangan harga, metode, dan waktu pembayaran. Tidak jarang, ditemukan PO yang dibubuhi dengan tanda tangan baik pihak pembeli maupun penjual.
Dalam perkembangannya, PO tidak hanya menjadi dokumen permintaan antara penjual dan pembeli. Khusus PO yang dibubuhi tanda tangan antara para pihak, bahkan berkembang menjadi sebuah dokumen perikatan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002 bertanggal 23 September 2004.
Dalam putusan ini, Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara jelas memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat serta menyatakan PO Nomor API-GJS/1332000 bertanggal 13 Februari 2000 sah menurut hukum.
Putusan yang dibacakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil selaku Ketua Majelis dan Hakim Agung Rahngena Purba dan Hakim Agung Muchsin masing-masing sebagai hakim anggota ini memuat kaidah, “Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”.
