Digitalisasi telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan pelayanan publik. Profesi notaris termasuk yang tidak lepas dari pengaruh digitalisasi. Inovasi teknologi memungkinkan proses administrasi kenotariatan dilakukan secara lebih efektif. Misalnya melalui penyimpanan dokumen digital, penggunaan sistem elektronik dalam layanan badan hukum, hingga komunikasi daring dengan para pihak. Dengan demikian, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja notaris tanpa menghilangkan esensi fungsi notaris sebagai penjaga kepastian dan perlindungan hukum.
Hubungan antara digitalisasi dan notaris semakin terlihat dengan berkembangnya konsep layanan berbasis elektronik dalam praktik kenotariatan. Pemerintah telah mendigitalkan sejumlah pelayanan hukum yang berkaitan dengan tugas notaris. Misalnya administrasi perseroan terbatas, fidusia, hingga pendaftaran badan usaha secara elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa notaris tak lagi bergantung pada metode kerja tradisional. melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Meskipun demikian, penerapan digitalisasi dalam bidang kenotariatan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai keabsahan dokumen elektronik dan pelaksanaan tanda tangan digital. Dampaknya terutama soal nilai keautentikan akta. Pada dasarnya, akta notaris mensyaratkan adanya pembacaan dan penandatanganan di hadapan notaris sebagai bentuk kehati-hatian dan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam proses kenotariatan harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, digitalisasi tidak mengurangi baik nilai autentisitas suatu akta maupun perlindungan hukum bagi para pihak.
Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai keabsahan dokumen elektronik dan pelaksanaan tanda tangan digital
