Ada catatan menarik dari sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa (9/6/2026) lalu. Perkara yang disidangkan adalah dugaan korupsi pengadaan chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Terdakwa utamanya Nadiem Makarim sebagai menteri yang menjabat saat pengadaan terjadi.
Agenda sidang adalah pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sejauh pantauan Hukumonline, diskusi publik menilai kasus ini diduga bernuansa kriminalisasi kebijakan birokrat oleh aparat penegak hukum. JPU menekankan istilah white collar crime (kejahatan kerah putih)dalam skema dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Nadiem.
“Adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan status sosial tinggi dalam okupasi atau pekerjaannya yang secara ilmu kriminologi tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai white collar crime. Selain itu juga pelaku white collar crime kerap terlibat aktif di organisasi kemasyarakatan atau politik sehingga serta merta terkatrol citranya,” ujar JPU dalam sidang yang disiarkan secara langsung melalui kanal media massa.
Usai sidang, Nadiem secara khusus menyoroti penggunaan narasi white collar crime oleh JPU dalam repliknya. Menurut Nadiem, tuduhan tersebut justru dibangun dari tidak adanya bukti aliran dana yang diterima Nadiem. “Karena tidak ada bukti saya menerima sepeser pun, ketiadaan bukti tersebut justru dijadikan bukti betapa cerdasnya saya menyembunyikan korupsi,” ujar Nadiem
