Merujuk laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang 5 tahun terakhir telah terjadi 301 kasus perampasan tanah-tanah masyarakat adat seluas 2,5 juta hektare. Lebih dari itu, terjadi kriminalisasi masyarakat adat hingga 675 orang karena mempertahankan hak wilayahnya. Perampasan dan konflik ini diperparah dengan kondisi tidak kuatnya basis klaim yang dimiliki oleh masyarakat adat.
“Bisa jadi mayoritas kasus pidana penyerobotan tanah adalah persoalan teknis semata lantaran tidak akuratnya peta tanah yang dimiliki para pihak”, ujar praktisi hukum perdata Topan Oddye Prastyo dalam webinar berjudul “Peluang Mengawal Kepastian Hukum Pertanahan melalui Kartografi" pada Juni 2026 lalu.
Tak hanya itu, menurut Topan, penyerobotan tanah yang berakhir dengan pemenjaraan mungkin terjadi pada wilayah perbatasan hutan padahal skala peta yang digunakan pelapor tidak sinkron. Masyarakat adat yang dikriminalisasi menjadi terdakwa lantas diposisikan melakukan penyerobotan. Oleh sebab itu, menurut Topan penting bagi terdakwa untuk mampu menunjukkan bahwa tanah yang dikuasainya berada pada patok tanah yang sesuai. Harus ada ahli yang dihadirkan di persidangan untuk membuktikan itu.
Peran ahli terkait teknis pertanahan seperti kartografi, menurut Topan, sangatlah penting. Keterangan ahli kartografi bukan hanya pelengkap formal persidangan, melainkan sebagai titik balik untuk mengubah arah pembuktian. “Karena data materiel akan melahirkan kebenaran materiel dan asas in dubio pro reo menegaskan, keraguan fakta harus melahirkan putusan yang menguntungkan terdakwa”, tegas Topan.
