Tepuk tangan pemohon dan kuasa hukumnya mewarnai sidang pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (30/07/2026). Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama lima pemohon perorangan menguji konstitusionalitas penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026.
“Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-red.) tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK.
Putusan MK ini memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi dari anggaran pendidikan berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalam upaya melaksanakan sesegera mungkin amanat konstitusi sebagaimana Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terkait operasional penyelenggaraan pendidikan dan menghindari pertentangan dengan konstitusi, pembentuk undang-undang harus memisahkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun selanjutnya. Artinya, pada APBN tahun-tahun selanjutnya, alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD tidak lagi memasukkan program MBG di dalamnya.
