Pembiayaan sektor perumahan oleh perbankan menunjukkan pertumbuhan positif. Kebutuhan atas perumahan terus bertumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Data yang beredar mencatat kontribusinya menyumbang sekitar 16 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan itu antara lain ditopang oleh pembiayaan dari perbankan syariah.
Kehadiran bank syariah nasional memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan aset telah melampaui Rp71 triliun dan fokus pada pembiayaan perumahan, bank syariah nasional menjadi katalis pendalaman pasar keuangan syariah sekaligus mendorong rantai sektor riil. “Ini sektor yang akan memberikan dampak besar,” ujar Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rahmatina Awaliyah Kasri, dalam diskusi bertajuk Indonesia Sharia Economy Outlook (ISEO) 2026 pada pertengahan Juli lalu.
Di lapangan, tidak sedikit warga yang membangun rumah melalui fasilitas pembiayaan syariah. Ini berarti warga memilih terikat pada akad berbasis syariah. Melalui kontrak syariah, warga memesan rumah sesuai dengan desain, ukuran, dan bentuk yang diinginkan. (Baca juga: Mengenal 12 Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah)
Memesan dan membeli barang seperti rumah yang belum ada wujudnya telah lama menjadi pertanyaan di kalangan umat Islam. Apakah membeli buah yang masih muda di pohon yang belum tentu matang sempurna dapat dibenarkan? Lantas, bagaimana hukum Islam yang berlaku di Indonesia mengatur akad pemesanan atau pembelian barang terlebih dahulu (pre-order)? Lain halnya dengan hukum perdata yang jelas mengakui pre-order. Sesuai Pasal 1457-1458 KUH Perdata, jual beli dianggap sudah terjadi ketika para pihak telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan.
