DPR Desak Perusahaan Pembakar Hutan Disanksi Pidana dan HGU Dicabut
Proses penegakan hukum terhadap korporasi terindikasi membakar hutan dan lahan tidak boleh berhenti ...
Koalisi Reset Kehutanan Soroti Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Izin Karhutla
Proses hukum yang tidak diiringi dengan pemulihan lingkungan akan menjadi catatan merah dalam sistem...
Kelemahan Dokumentasi Perizinan Tidak Bisa Dibebankan kepada Warga
Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas pelayanan yang b...
Catat! Ini yang Harus Diketahui Pelaku Usaha Sebelum Lapor LKPM
Pengaturan LKPM saat ini terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS. Dalam skem...
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru: Perluasan Risiko Hukum bagi Dunia Usaha
Dibutuhkan pedoman penegakan, penafsiran yang konsisten terhadap Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUH...
Pencabutan Izin Usaha/NIB: Implikasi Hukum, Risiko Direksi, dan Strategi Korporasi
Pencabutan izin usaha atau NIB merupakan sanksi administratif yang berdampak besar terhadap kelangsu...
Dugaan Pemerasan Wali Kota Madiun: Dari Izin Kampus hingga Minimarket
Maidi juga dijerat dengan pasal gratifikasi miliaran rupiah.
Sudah Tak Sesuai, Pemkot Pekalongan Cabut 4 Perda Terkait Izin Usaha
Empat perda yang akan dicabut adalah Perda Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perda Izin Usa...














