Permohonan kepada pemerintah tidak selalu membuahkan hasil. Meskipun segala persyaratan sudah dipenuhi, responsnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Termasuk dalam permohonan izin usaha. Ada kalanya, permohonan dikabulkan, diminta diperbaiki, atau sebaliknya ditolak. Biasanya, ada jangka waktu yang harus dipenuhi sebelum keputusan tata usaha negara (KTUN) perizinan dikeluarkan.
Sebagai contoh dapat disebut rumusan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Disebutkan di sini, izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak pemohonan diterima, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.
UUAP memperkenalkan konsep fiktif positif, mengubah kebiasaan yang selama ini dikenal di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fiktif positif bermakna, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mendiamkan suatu permohonan yang diajukan warga, maka dimaknai permohonan tersebut disetujui. Warga dapat mengajukan permohonan ke PTUN agar KTUN dimaksud diterbitkan. Cuma, konsep ini dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK 2020), beserta perubahannya. (Baca juga: Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Perkembangannya dalam UU Cipta Kerja)
Jika peraturan perundang-undangan khusus tidak menentukan batas waktu memproses layanan itu, UUCK 2020 menyediakan waktu lima hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengganti UUCK 2020, tetap menentukan jangka waktu lima hari kerja dimaksud.
