BUMN Hadapi Dilema Antara Rezim Hukum Korporasi dan Keuangan Negara
Batas antara aksi korporasi dan aksi korupsi kerap kali sangat tipis. Penting bagi manajemen BUMN un...
Business Judgement Rule, 'Perisai' Hukum Direksi Agar Tak Dikriminalisasi atas Keputusan Bisnis Berisiko
Prinsip BJR menegaskan direksi tidak dapat dipidana atas kerugian perusahaan selama keputusan diambi...
UU BUMN Disebut Sebagai Transformasi Fungsi Korporasi Negara
Regulasi baru perkuat tata kelola, efisiensi, dan daya saing BUMN melalui sistem kepemilikan tunggal...
MIND ID dan Kejaksaan Sinergi Perkuat Tata Kelola Tambang Demi Amanat Pasal 33 UUD 1945
MIND ID selalu menjalin hubungan erat dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak huku...
MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko Lewat Sinergi Lintas Fungsi
MIND ID terus berupaya memperkuat kolaborasi lintas fungsi agar seluruh entitas di bawah holding dap...
BBM Nonsubsidi Langka, Praktik Monopoli BUMN Dipertanyakan
BUMN boleh melakukan monopoli jika mengelola cabang-cabang produksi penting bagi negara dan cabang-c...
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Kejaksaan dan KPK Pastikan Tetap Bisa Diusut Jika Terjerat Hukum
Siapa pun bisa dijerat, sepanjang masalah tersebut mengakibatkan kerugian negara.
KPK Tetap Bisa 'Sikat' Ekspatriat Pimpinan BUMN Bila Korupsi
WNA itu juga harus lapor LHKPN jika memang menjadi penyelenggara negara.














