Celah Perpres Publisher Rights: Ambiguitas Penyelesaian Sengketa
Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Pl...
Mengurai 3 Masalah dalam RUU Penyiaran
Meliputi pemberian kewenangan penanganan sengketa pers kepada KPI, hingga tidak memahami rezim etik ...
Dewan Pers: Ada Pola Sistematis Kemerdekaan Pers Dikurangi
Secara resmi Dewan Pers bersama 11 konstituen yang terdiri dari 4 asosiasi jurnalis dan 7 asosiasi p...
Keharusan Serap Masukan Publik dalam Penyusunan RUU Penyiaran
Dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) da...
Dewan Pers Keberatan Versi Anyar RUU Penyiaran
Sejumlah ketentuan baru muncul pada draf Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran ("RUU Penyiaran")...
Langkah Hukum Jika Dirugikan oleh Pemberitaan Pers
Media cetak ataupun media online dapat dikategorikan sebagai pers sebagaimana dimaksud dalam UU Per...
Dewan Pers: Tak Perlu Lembaga Pengawas Komite Publisher Rights
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab P...














