Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi
Selain tersebar di beberapa peraturan dan UU belum mengatur kepada siapa restitusi bakal dibebankan,...
Sejumlah Faktor Pemilu 2024 Dinilai Bakal Makin Kompleks
Mulai masih berlakunya pengaturan presidential threshold, besarnya biaya pemilu, himpitan penyelengg...
Penundaan Pemilu Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi Serius
Mendesak pemerintah dan DPR menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan taat kepada konstitus...
Akhirnya, DPR Setujui RUU Keolahragaan Jadi UU
UU Keolahragaan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pemerintah pusat, daerah, dan masy...
Pentingnya Perspektif Keadilan Gender dalam Penanganan Kejahatan Seksual
LBH Semarang mendorong agar pembahasan dan pengesahan RUU TPKS dipercepat dengan memasukkan jenis-je...
Beragam Alasan Penolakan Atas Pengesahan UU IKN
Mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan UU IKN. Mendesak Pemerintah RI untuk menyele...
Resmi Disahkan, Begini Substansi UU Ibu Kota Negara
Materi muatan UU IKN terdiri dari 11 Bab dan 44 pasal. Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU IKN menjadi...
Mendorong Penghapusan Fraksi di DPR Akibat Ketidakmaksimalan Fungsi Legislatif
Dengan cara mengubah keempat kalinya UU MD3 serta membongkar semua kerangka hukum yang terkait denga...