Pembentuk UU Sepakat Bakal Mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Memuat 9 bab dengan 19 pasal yang penyusunannya menggunakan metode omnibus law, sehingga ada sejumla...
DPR dan Pemerintah Harusnya Segera Tetapkan Prolegnas 2022
Agar keterlambatan penyusunan dan pengesahan Prolegnas sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun seb...
Alasan MK Tolak Permohonan OC Kaligis Soal Aturan Remisi
Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif, sehingga dalil Pe...
Kandas di Tengah Jalan, RUU Pertembakauan Diusulkan Ubah Judul
Dengan RUU tentang Perlindungan Terhadap Komoditas Perkebunan Strategis. RUU ini bakal mengabungkan ...
MK: Aturan Peralihan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional
Permohonan para pemohon ini beralasan menurut hukum.
MK Batalkan Aturan Peralihan Pengelolaan Dana Pensiun dari PT Taspen ke BPJS
Dalil para pemohon mengenai norma pengalihan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan pada 2029 b...
DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Plt Kepala Daerah dari TNI/Polri Aktif
Tapi menurut Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Jhon Tuba Helan, Plt...














