Pengakuan NUG oleh ASEAN Pintu Masuk Akhiri Konflik di Myanmar
Sebagai upaya membuka ruang dialog antara pihak junta militer dan Pemerintah Persatuan Myanmar (Nati...
5 Alasan PSHK Tolak Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP
PSHK mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus pasal penghinaa...
Pakar: Pengesahan Perjanjian Internasional Tak Perlu dengan UU
Karena bukan norma, dan hanya memuat dua pasal yakni soal pengesahan persetujuan dan jangka waktu be...
Perlu Standar Rekrutmen Komisaris Non-Profesional di BUMN
Pengangkatan komisaris di sejumlah BUMN berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Undang-Undang me...
4 Fakta Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional
Nilai-nilai atau hukum Islam bisa menjadi hukum positif bergantung dari sikap politik pemerintah dan...
10 Hal Penting dalam RUU KUHP
Yakni tidak membedakan kategori Kejahatan dan Pelanggaran; asas legalitas dengan mengakui living law...
Setelah Sinkronisasi, Revisi UU ITE Segera Masuk Prolegnas Prioritas
Masukan terhadap revisi UU ITE masih bisa dilakukan masyarakat dan disampaikan ke DPR RI.
Anggota DPR: Pengesahan RUU KUHP Tergantung Kemauan Pemerintah
Pemerintah telah melakukan sosialisasi RUU KUHP ke beberapa daerah melalui diskusi publik. Disinyali...