DPR Minta Kemnaker Tegakan Aturan Pemberian THR
DPR mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen membayarkan THR bagi seluruh pekerja secara penu...
Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja Dinilai Sentralistik dan Minim Partisipasi
Minim memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menata wilayahnya sendiri karena harus mengacu pada...
DPR Pantau Langkah Pemerintah Terkait Kondisi Myanmar
Kemenlu diminta melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan arahan dari Presiden Joko Widodo terk...
Menguji Efektivitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?
Baleg DPR mengakui praktik pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang berlaku belum terlaksana sesua...
Titik Lemah Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan UU
Karena konstitusi tak mengatur secara jelas soal peran serta masyarakat dalam proses pembentukan UU....
Mencari Terobosan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lampau
Disarankan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak melulu mengandalkan jalur yudisial, ta...
Mengintip Substansi RUU Larangan Minuman Beralkohol
Terdapat 14 poin yang diatur. Antara lain pendirian industri, produksi, perizinan dan mekanisme prod...
Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja
PHK tidak harus didahului penetapan PHI, pengusaha cukup memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada...