RUU Cipta Kerja Tak Mengenal Jenis Upah Minimum Sektoral
Pemerintan akhirnya hanya menyepakati upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (U...
Catatan KSP Tentang Rancangan Perpres Pelibatan TNI Menangani Terorisme
Terpenting yang perlu diatur untuk menangani terorisme harus berbasis skala/skema tingkat ancaman da...
Kepala BPHN Akui Penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas Jauh Dari Harapan
Strategi penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Kepala BPHN mengusulkan sejumlah upaya agar penyusunan...
Rezim Pasar Bebas di RUU Cipta Kerja Dinilai Ancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional
Diplomasi ekonomi internasional Pemerintah Jokowi saat ini terus memassifkan liberalisasi ekonomi de...
Menyoal Aturan Penyelarasan Peraturan di Bawah UU dalam RUU Cipta Kerja
Pemerintah daerah mesti menyelaraskan peraturan daerahnya terhadap RUU Cipta Kerja sesuai tujuannya ...
Resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Ciderai Prinsip Otonomi Daerah
Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai kekuasaan tersentralisasi berpotensi memunculka...
Melihat Rumusan Lembaga Pengelola Investasi dalam RUU Cipta Kerja
Investasi pemerintah pusat yang dilakukan oleh LPI yang dananya dapat bersumber dari aset negara, ba...
Dampak Negatif RUU Cipta Kerja di Mata Anggota Panja
Dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai RUU Cipta Kerja bermasalah sejak awal. RUU Cip...