Alasan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini berlaku sejak tanggal diputuskan pada 27 Februa...
Melek Omnibus Law II: Menyoal Fleksibilitas Aturan PKWT-Outsourcing
Ada kekhawatiran, dengan menghapus Pasal 59 UU Ketenagakerjaan berarti PKWT bisa dilakukan terhadap ...
DPR Minta BPJS Kesehatan Tetap Layani Masyarakat Sesuai Standar
Pasca putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran ini, BPJS Kesehatan harus meningkatkan kedisiplinan...
RUU Cipta Kerja Dinilai Belum Lindungi Masyarakat Hukum Adat
RUU Cipta Kerja justru memperumit pengakuan dan perlindungan berbagai hak atas tanah terkait masyara...
12 Catatan Kritis untuk RUU Cipta Kerja Sektor Migas
Terpenting, penumpukan kewenangan di tangan Presiden dalam pengelolaan migas ini beresiko penyalahgu...
DPR Awasi Pelaksanaan Putusan MA Terkait Iuran BPJS Kesehatan
Tidak ada alasan lagi bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah, kecuali melaksanakan Putusan MA itu.
Pemerintah Jelaskan Rasionalitas Perubahan Pengaturan PKWT
Karena faktanya ada jenis pekerjaan yang sifatnya sementara selesainya melebihi 3 tahun dan sering t...
RUU Cipta Kerja Tiga Sektor Ini Potensial Langgar HAM
Selain melanggar hak masyarakat mendapatkan informasi dan partisipasi dalam penyusunan draf, substan...