MPR: Ada Enam Aspirasi Agenda Amandemen Konstitusi
Mulai amandemen terbatas, kembali ke UUD yang asli, hingga tidak perlu amandemen UUD Tahun 1945 keli...
Prof Tri Lisiani, Sang 'Pendobrak' Bias Gender dalam Hukum Perkawinan
Pemahaman kesetaraan gender merupakan keharusan agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu mem...
Konsistensi Prof Maria Sumardjono Terkait Kebijakan Agraria
Dibutuhkan keteguhan hati dan keberanian sikap (pembentuk UU/kebijakan) untuk mengakui, menghormati,...
Advokat Persoalkan Konstitusionalitas Dewan Pengawas KPK
Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 ...
Wajah RUU Prolegnas, Mementingkan Kuantitas dari Kualitas
Model perencanaan legislasi DPR yang mementingkan kuantitas tersebut dinilai tak berubah dengan DPR ...
Penggunaan Instrumen Hukum untuk Kepentingan Politik Dominan di 2019
Terkonsolidasinya kepentingan para pemegang kursi kekuasaan yang didominasi para elite partai politi...
Kinerja Legislasi Lemah, Efektifkah Penyelesaian RUU Prolegnas?
PSHK berharap RUU Prolegnas sebanyak itu ada capaian perbaikan kinerja bidang legislasi daripada per...
Wacana Amandemen Konstitusi Masih Terbelah
MPR terus melakukan safari kebangsaan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk mengukur perlu...