Pakar Ungkap Batasan dan Risiko Diskresi bagi Pejabat Publik
Perkembangan regulasi membuat kewenangan tersebut tidak lagi dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa ...
Menghindari Jerat Hukum atas Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan
Pemenuhan AUPB dan rambu-rambu UU Administrasi Pemerintahan menjadi kunci.
Otomasi vs Diskresi: Menyemai Keseimbangan antara Artificial Intelligence dengan Progresivitas Jaksa dalam Bingkai "Lentera"
Di tengah derasnya arus kecerdasan buatan, hukum tidak boleh kehilangan arah. Biarlah teknologi menj...
Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara
Sengketa tata usaha negara atau sengketa administrasi pemerintahan, yaitu sengketa yang timbul dala...
Diskresi di Tengah Risiko Tindak Pidana Korupsi, Mengapa Hukum Administrasi Tetap Dibutuhkan?
Penegakan hukum yang terlalu agresif tanpa diimbangi dengan filter administratif justru dapat berdam...
DPA dalam KUHAP Baru: Mengukur Batas Diskresi Jaksa
Dengan konstruksi 4 prasyarat tersebut, DPA tidak lagi berdiri sebagai ruang kompromi yang rawan dis...
Mengenai Instrumen Pemerintahan Bernama Peraturan Kebijakan
Meskipun tidak mengikat secara hukum, peraturan kebijakan kerap berdampak pada orang perseorangan da...
Penegakan Aturan Lalu Lintas dan Diskresi Polisi
Pada dasarnya, Polri tidak boleh membiarkan pengendara menerobos saat lampu lalu lintas menyala mera...














