Tuntas Bahas Ribuan DIM RUU KUHAP, DPR-Pemerintah Kebut dalam 2 Hari
Sebanyak 1.676 DIM dibahas tuntas DPR dan pemerintah sejak 9-10 Juli 2025. Proses pembahasan RUU KUH...
Panja RUU KUHAP Bahas Sejumlah Substansi Baru, Termasuk Imunitas Advokat
Imunitas advokat dimuat dalam Pasal 140 ayat (2) RUU KUHAP, advokat tidak dapat dituntut secara perd...
Kewenangan Aparat Mengajukan Praperadilan Diperdebatkan Panja RUU KUHAP
Pasal 152 ayat (1) RUU KUHAP disepakati ditunda pembahasannya untuk ditelusuri lebih jauh kaitannya ...
Putusan MK 135/2024 Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisi II DPR: Enggan Tindaklanjuti Revisi UU Pemilu
Jika pemisahan pemilu dijalankan dalam bentuk revisi UU Pemilu, maka akan berpotensi melanggar norma...
Rapat Perdana Panja RUU KUHAP Bahas Beragam Isu Krusial
Antara lain menghapus Pasal yang mengatur larangan bagi advokat, pengecualian restorative justice un...
3 Lembaga Peradilan Minta Anggaran 2026 Ditambah
MA minta tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,6 triliun, MK Rp130,9 miliar, dan KY Rp277,3 milia...
Pemerintah Serahkan DIM RUU KUHAP, DPR Langsung Bentuk Panja
Pembahasan RUU KUHAP bakal dilakukan secara terbuka di ruang sidang Komisi III. DIM RUU KUHAP segera...
Paripurna Setujui Renstra DPR 2025-2029
Memuat sejumlah hal antara lain merumuskan pentingnya kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan P...