Sinkronisasi Hukum Pidana, RUU KUHAP Prioritas Mendesak Pemerintah dan DPR
RUU KUHAP mesti disahkan menjadi UU sebelum pemberlakukan KUHP Nasional pada awal Januari 2026.
LBH Apik Usul RUU PPRT Atur Syarat Agen Penyalur PRT Berbadan Hukum
Selain badan hukum, agen penyalur wajib tercatat di instansi pemerintahan terkait untuk menghindari ...
Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat Basisnya HAM, Bukan Pendekatan Korporasi
Proses pengakuan terhadap masyarakat adat lebih baik melalui pendataaan dengan mengisi formulir iden...
Menakar Peluang RUU MHA dapat Disahkan Tahun 2025
Meski sering masuk prolegnas prioritas, tapi tak kunjung rampung. Pimpinan DPR memberi lampu hijau t...
RUU PPRT Posisikan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja Formal
Pengaturan PRT dilakukan secara khusus, terpisah dari UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja serta pe...














