Amankan Tanah agar Tak diklaim Pemerintah sebagai Tanah Telantar
Sudah diatur lebih tegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiba...
Hak Pengelolaan Tanah Negara: Antara Regulasi dan Realitas Praktik
Hak pengelolaan sejatinya bersifat publik. Tapi perkembangannya malah diobjektifikasi menjadi mirip ...
Pengambilalihan Tanah Terlantar Sah, Asal Berpihak pada Rakyat
Implementasi PP 48/2025 harus memastikan tanah negara benar-benar dialokasikan bagi reforma agraria ...
Perubahan Status Kepemilikan Tanah Akibat Bencana Alam
Dengan freezing dan asas kontradiktur delimitasi, pengembalian batas tanah hilang pasca bencana dapa...
Penggusuran Paksa = Pelanggaran HAM?
Pada dasarnya, forced eviction atau penggusuran paksa adalah pengusiran permanen atau sementara sec...
Perbedaan Pemblokiran Tanah dengan Penyitaan Tanah
Pemblokiran tanah berbeda dengan penyitaan tanah. Pemblokiran tanah berfungsi sebagai alat penting d...
Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah
Hak atas tanah itu timbul jika ada hubungan hukum antara orang (subjek) dengn tanah (objek), yang me...














