Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah
OPINI

Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah

Hak atas tanah itu timbul jika ada hubungan hukum antara orang (subjek) dengn tanah (objek), yang melahirkan kewenangan/hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan turunannya.

•Bacaan 5 Menit
MS
Penulis Opini

Memahami konsep dasar UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan suatu keniscayaan. Dalam perjalanan waktu, berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPA menampakkan kecenderungan kekurangpahaman para pembuat kebijakan, akademisi, aparat penegak hukum (APH), dan praktisi dalam membentuk peraturan dan atau menerapkan peraturan dalam situasi hukum konkrit. Dalam hal ini terkait dengan isu “terjadinya” dan “hapusnya” hak atas tanah (HAT). Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung karena kekurangpahaman itu berdampak terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Hukumonline
Hukumonline

Bagaimana awal mula konsepsi tentang hak atas tanah itu? UUPA - yang landasan filosofis dan yuridisnya adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 - menerjemahkan salah satu kewenangan Hak Menguasai Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi dan sebagainya itu, termasuk tanah [Pasal ayat (2) huruf (b)]. Hubungan hukum antara orang dengan tanah melahirkan hak atas tanah, yang memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah [Pasal 4 ayat (2)], yang jenis haknya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dengan demikian, hak atas tanah itu timbul jika ada hubungan hukum antara orang (subjek) dengn tanah (objek), yang melahirkan kewenangan/hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak atas tanah.

Terjadinya hak atas tanah

Mencermati asal tanah darimana suatu HAT diperoleh, dapat dikelompokkan menjadi empat. Pertama, jika HM/HGU/HGB/HT berasal dari Tanah Negara (TN), maka:

  1. Jika hubungan hukum terjadi melalui pembebasan tanah dengan pemberian ganti kerugian diikuti dengan pelepasan hubungan hukum antara pemilik tanah semula dangan tanahnya, maka TN yang berasal dari pelepasan hak tersebut merupakan TN yang dikuasai oleh pihak yang membebaskan tanah tersebut;
  2. Jika hubungan hukum antara subjek dengan objek berasal dari pelepasan kawasan hutan yang kemudian menjadi TN, maka hubungan hukumnya diperoleh berdasarkan penetapan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk;
  3. Dapat juga terjadi, HM diberikan untuk subjek Reforma Agraria di atas TN yang ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Kapan terjadinya HAT? Berdasarkan tiga kategori tersebut di atas, maka HAT terjadi melalui permohonan HAT oleh calon subjek hak kepada instansi yang berwenang. Jika permohonan dikabulkan, akan ditetapkan pemberian HAT-nya oleh pemerintah. Penetapan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang bermaksud untuk memberikan suatu hak (baru) atas tanah yang berasal dari TN. Penetapan oleh pemerintah tersebut bersifat konstitutif. Artinya tanpa penetapan itu, maka HAT tidak terjadi. Namun, SK tersebut baru mengikat antara penerbit SK dan penerima SK agar supaya hubungan hukum antara subjek dan objek yang berupa salah satu jenis HAT diketahui. Agar mengikat pihak ketiga, harus didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat HAT-nya. Terkait HAT yang berjangka waktu (HGU/HGB/HP) lahir ketika didaftarkan, artinya diketahui sejak kapan mulai berlangsungnya jangka waktu HAT yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku terhadap terjadinya Hak Pengelolaan di atas TN. Hak Milik hasil redistribusi TORA terjadi ketika diberikan SK redistribusi.

Kedua, jika hubungan hukum antara subjek dengan objek didasarkan pada perjanjian antara pemilik tanah (HM/HPL) dengan subjek/pihak ketiga, HAT (HGB/HP) di atas tanah HM terjadi sejak disepakatinya perjanjian tentang pemberian HGB/HP antara pemegang HM dengan calon pemegang HGB/HP. Perjanjian dalam bentuk akta PPAT tersebut dijadikan alas hak untuk permohonan HGB/HP di atas tanah HM. Jika permohonan tersebut dikabulkan, maka SK pemberian HGB/HP di atas HM tersebut merupakan penetapan yang bersifat declaratoir karena “menguatkan” terciptanya hak atas tanah untuk pihak ketiga. Agar dapat mengikat pihak ketiga dan diketahui kapan mulai berlangsungnya jangka waktu HGB/HP, maka harus diikuti dengan pendaftaran tanahnya. Hal yang sama berlaku terhadap pemberian HM/HGB/HP di atas tanah HPL yang terjadi melalui perjanjian pemanfaatan bagian tanah HPL antara pemegang HPL dengan pihak ketiga. Dengan catatan, jika HM terjadi di atas HPL, maka bidang tanah HPL dimana di atasnya diberikan HM, HPL tersebut menjadi hapus. Diterbitkannya sertifikat HAT menandai lahirnya HAT.

Ketiga, jika HAT terjadi karena konversi/demi hukum sesuai dengan UUPA, maka HAT yang lama diubah menjadi sesuatu hak sesuai dengan UUPA. SK konversi itu bersifat menegaskan tentang hak “baru’ yang berasal dari konversi hak lama. Setelah semua syarat permohonan hak karena konversi tersebut dipenuhi, maka surat keputusan konversi bersifat declaratoir karena menegaskan hak yang sudah ada dengan memberikan suatu hak baru di atas bidang tanah yang sama kepada pemohon. Demikian juga halnya terkait konversi HPL yang berasal dari penguasaan atas tanah TN (hak beheer) berdasakan PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Melalui Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, terhadap HPL yang sudah eksis itu diterbitkan SK yang menegaskan keberadaan tanah HPL eks konversi hak beeher tersebut. Penetan HPL bersifat declaratoir.

hak atas tanahagrariapertanahan
Maria SW Sumardjono

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info