Kewenangan Aparat Mengajukan Praperadilan Diperdebatkan Panja RUU KUHAP
Pasal 152 ayat (1) RUU KUHAP disepakati ditunda pembahasannya untuk ditelusuri lebih jauh kaitannya ...
Rapat Perdana Panja RUU KUHAP Bahas Beragam Isu Krusial
Antara lain menghapus Pasal yang mengatur larangan bagi advokat, pengecualian restorative justice un...
Ketua Kamar Pidana MA Usul RUU KUHAP Perkuat Mekanisme Praperadilan
Antara lain memberi kewenangan hakim untuk memeriksa substansi, tak sekedar formalitas. Kewenangan h...
Cegah Jual-Beli Perkara, Mekanisme Restorative Justice RUU KUHAP Perlu Diperketat
RUU KUHAP perlu mengatur posisi hakim dan advokat dalam mekanisme restorative justice.
Perkuat Perlindungan HAM Melalui Mekanisme Judicial Scrutiny
RUU KUHAP perlu memuat konsep judicial scrutiny yang mengatur 2 hal yakni aspek pre factum dan post ...
Pemerintah Serahkan DIM RUU KUHAP, DPR Langsung Bentuk Panja
Pembahasan RUU KUHAP bakal dilakukan secara terbuka di ruang sidang Komisi III. DIM RUU KUHAP segera...
Begini Alasan Pemerintah Dihapusnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dari Draf RUU KUHAP
Ada kendala geografis dan minim infrastruktur di wilayah kepulauan. Tapi bukan berarti mengabaikan p...
Dorong Transparansi, YLBHI Minta DIM RUU KUHAP Dipublikasi
Draf terbaru RUU KUHAP dan DIM RUU KUHAP harusnya dibuka aksesnya sehingga tersedia saluran bagi pub...














