Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur tentang penyelesaian perkara di luar persidangan atau mediasi penal. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menyebut penyelesaian perkara di luar pengadilan menggunakan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice (RJ)/keadilan restoratif). RJ dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara (FH Binus), Vidya Prahassacitta, mengatakan KUHP Nasional tidak menyebut spesifik RJ, tapi konsepnya menyasar tujuan pemidanaan. Penyelesaian melalui mediasi penal tidak hanya untuk orang dewasa dan anak, termasuk juga korporasi. Tapi RUU KUHAP belum mengatur penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk korporasi.
Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 51 KUHP Nasional meliputi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan pelaku.
Penyelesaiannya bisa menggunakan mediasi penal melalui RJ. RUU KUHAP mengatur RJ sebagai alasan penghentian penyidikan dan tuntutan sehingga kewenangan ini ada pada penyidik dan penuntut. Penting juga diatur peran pengadilan dan advokat. Apalagi hukum adat belum diatur RUU KUHAP. Mekanisme penyelesaian hukum adat berbeda dengan RJ. Setiap masyarakat hukum adat punya ukuran nilai yang berbeda-beda sehingga menjadi tantangan dalam melakukan pemulihan.
Baca juga:
- Perkuat Perlindungan HAM Melalui Mekanisme Judicial Scrutiny
- RUU KUHAP Harus Atasi Ego Sektoral APH hingga Penguatan Peran Advokat
- Menimbang Peran Strategis Advokat dalam RUU KUHAP sebagai Pelindung HAM
RUU KUHAP mengatur RJ tercapai jika ada kesepakatan dan persoalannya bagaimana jika kesepakatan itu tidak dijalankan. Untuk mendapatkan pemulihan dalam mekanisme RJ perlu melepaskan faktor sosial dan politik, hal ini akan sulit dipenuhi jika RJ dilakukan melalui polisi dan jaksa. RUU KUHAP juga tidak menyebut RJ bisa diwakilkan oleh kuasa hukum atau advokat. Penting diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP agar RJ menjamin hak-hak masyarakat sipil.
“Peran advokat harus masuk dalam mekanisme RJ, kalau tidak ini bisa jadi jual-beli perkara,” kata Vidya dalam diskusi bertema Menjamin Hak Pencari Keadilan dan Ruang Kontestasi Berimbang bagi Advokat Melalui Judicial Scrutiny, Selasa (08/07/2025) kemarin.
















