Masyarakat Adat Persoalkan UU IKN ke MK, Minta FPIC Jadi Syarat Kebijakan
Perlindungan dan pelibatan hak masyarakat adat dalam Pasal 21 UU IKN masih bersifat pasif dan belum ...
AMAN dan Masyarakat Adat Gugat UU IKN, Gaungkan Partisipasi Bermakna Melalui FPIC
Pasal 21 UU IKN dianggap tidak cukup untuk melindungi hak-hak konstitusional Masyarakat Adat, sehing...
Keppres IKN dan Konsistensi Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara
Jika ingin menyukseskan IKN sebagai ibu kota negara, jawabannya bukan dengan menurunkan statusnya me...
Dinamika Investasi Pembangunan Kawasan Pendukung Ibu Kota Nusantara
Jika realisasi investasi sampai saat ini belum seperti yang diharapkan, lebih karena masalah akseler...
Komisi II DPR Dorong Presiden Teken Perpres Pemindahan IKN
Komisi II DPR RI mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden...
Kementerian PUPR Godok Aturan Pelepasan Kawasan Hutan di IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan ...
"Mengendus" Berbagai Permasalahan Hukum di Balik Mundurnya Pimpinan Otorita IKN
Salah satu permasalahan yang terjadi sehubungan konflik lahan dengan penduduk sekitar IKN.
Status Jakarta Sekarang Sudah Tak Jadi Ibu Kota Negara, Benarkah?
Pasca diundangkannya UU DKJ serta UU IKN dan perubahannya, ibu kota negara atau disebut dengan Ibu K...














