Menguji Fleksibilitas Model Layanan Kuota Internet Pasca Putusan MK
Tantangan pasca Putusan MK bukan lagi sekadar menentukan model apa yang harus digunakan operator, me...
Lewat SE 4/2026, Kemkomdigi Larang Hilangkan Sisa Kuota Internet dan Kenakan Biaya Tambahan
Operator wajib melaporkan pelaksanaannya setiap bulan kepada Kemkomdigi dengan target dealine untuk ...
Urgensi Tindak Lanjut Putusan MK tentang Kuota Internet
Lambatnya pembentuk regulasi dalam merespons putusan MK akan mempersulit pelaksanaan putusan di lapa...
Komdigi Kaji Aturan Kuota Internet dan Tarif Telekomunikasi Melalui Revisi Permenkominfo 5/2021
Kementerian Komunikasi dan Digital ("Komdigi") sedang mengkaji sejumlah peraturan teknis pasca putus...
Putusan MK Dinilai Kuatkan Hak Konstitusional Masyarakat atas Kuota Internet
Implementasi Putusan MK harus segera dilaksanakan demi mengakomodasi hak ekonomi masyarakat di ruang...
Tindak Lanjut Putusan MK Soal Kuota Internet Perlu Libatkan Komdigi dan KPPU
Pemerintah didorong menerbitkan peraturan yang dapat menjadi dasar implementasi Putusan MK, yang mem...
Revolusi Tata Kelola Kuota Internet Indonesia yang Konstitusional
Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi, karena pengguna jasa telekomunikasi te...
IAW Desak Audit Kuota Internet Usai Putusan MK
Putusan MK soal perlindungan sisa kuota internet dinilai menjadi pintu masuk untuk mengaudit tata ke...














