Menilik NFT dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan
Pengakuan NFT sebagai obyek jaminan kebendaan yang memiliki dasar hukum masih menempuh jalan panjang...
4 POJK Ini Permudah BUMN dan Swasta Suntik Pendanaan Lewat Pasar Modal
OJK mendorong perusahaan BUMN maupun anak perusahaan BUMN untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sum...
Begini Tugas Komite Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
Terdiri atas praktisi hukum dan akademisi, Komite Etik bertugas menindak pelanggaran, bentuknya, dan...
Polemik Larangan Perdagangan Aset Kripto
Pasal 6 UU Perbankan telah menjelaskan kegiatan perbankan umum apa saja yang boleh dilakukan. Dari a...
Sejumlah Tantangan Menanti Anggota DK OJK Terpilih
Sebanyak 21 calon disodorkan Pansel ke Presiden untuk disaring menjadi 14 calon untuk diserahkan ke ...
Presiden Terima 21 Nama Calon Anggota DK OJK, Ini Daftarnya!
Sesuai ketentuan pasal 12 UU OJK, Presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota Dewan Komi...
Perlunya Mendorong Pembentukan Regulasi Aset Kripto
Dalam mempercepat penataan regulasi dan pengawasan aset kripto dan digital trading, perlu diterapkan...
Presiden KAI Gagas Jasa Advokat Bisa Dibayar Menggunakan Kripto
Presiden KAI mengungkapkan keinginannya agar jasa advokat bisa dibayar menggunakan crypto, ether, bi...