Pandangan Hakim Agung soal Kriminalisasi Kebijakan
Kebijakan menjadi perkara pidana ketika ia berfungsi sebagai kendaraan dari niat jahat yang telah le...
Pasal 50A UU P2SK Untungkan Pelaku Kejahatan, Karpet Merah Investor Hitam?
Membuka peluang menyembunyikan kejahatan terorganisir dengan memberikan kekebalan hukum. Ketentuan i...
Ledakan Kriminalisasi Kebijakan: Niat Jahat vs. Iktikad Baik
BUMN pada dasarnya adalah entitas bisnis yang bisa untung atau rugi. Kerugiannya sebagai residu bisn...
Restorative Justice UU P2SK Dinilai Berpotensi Jadi Celah Kejahatan Keuangan
RJ yang diatur UU P2SK luput mempertimbangkan dampak sistemik dalam penyelesaian sengketa di sektor ...
Pembuktian Tindak Pidana dalam Transaksi Repo Berbasis Perjanjian Perdata
Majelis kasasi pernah menegaskan bahwa tidak dibenarkan Terdakwa mengalihkan Repo Saham kepada pihak...
Dari Reaktif ke Antisipatif: Urgensi Kejaksaan Agung Sebagai Economic Guardian di Tengah Krisis Pasar Modal 2026
Peluang itu menjadikan Kejaksaan Agung bukan sekadar law enforcer yang merespons pelanggaran setelah...
White Collar Crime dalam Replik JPU di Sidang Nadiem Makarim
Konsep yang mengemuka pada tahun 1939. Dilakukan sosok mapan untuk mengejar kesenangan, bukan karena...
Adakah Ketentuan Femisida di Indonesia?
Femisida yang didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan kerena motif be...














