Urgensi Transformasi Digital Sistem Informasi dalam Penegakan Hukum di Laut
Pasal 36 PP No.13/2022 memandatkan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional harus ter...
CEO IOJI: Blue Environmental Law Perlu Diinternalisasikan dalam UU Nasional
"Pengembangan kerangka hukum perlindungan ekosistem laut untuk mendukung pelaksanaan sustainable oce...
IOJI Beberkan 5 Catatan Penting Atas PP No.13 Tahun 2022
Keamanan laut penting untuk menjaga kekayaan laut Indonesia dan melindungi aset ekonomi kelautan Ind...
Dorong Budidaya Perikanan Selaras HAM, Peneliti Ini Usulkan 3 Rekomendasi
Pemerintah perlu mengatur budidaya perikanan secara menyeluruh; HAM dan lingkungan perlu dimuat dala...
Peneliti Ini Uraikan 5 Persoalan HAM Pada Industri Budidaya Udang
Mulai dari eksistensi petambak perempuan belum diakui; pelanggaran hak pekerja perempuan; dampak lin...
Memberatkan Nelayan, Pemerintah Diminta Cabut PP 85/2021 Terkait Tarif PNBP
Pengaturan tarif PNBP-nya dianggap memberatkan para nelayan dan pengusaha perikanan. Wakil Ketua DPR...
Melihat Putusan Peradilan Hong Kong terkait Kecelakaan di Perairan Indonesia
Khususnya terkait pembatasan tanggung jawab Pertamina dalam kecelakaan tersebut. Sudah waktunya untu...
Ini Penjelasan Pemerintah Soal Aturan Larangan Ekspor Benur
Kebijakan pelarangan ekspor benih bening lobster untuk mendorong pertumbuhan budidaya lobster di Ind...














